Pada 1 Maret 1945, panglima tentara Jepang, Letnan Jenderal Kumakici Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai) yang disingkat BPUPKI. Badan ini bertugas menyelidiki dan mempelajari mengenai masalah tata pemerintahan atau pembentukan negara Indonesia merdeka.

Untuk melaksanakan tugasnya, BPUPKI mengumumkan nama-nama anggotanya pada tanggal 1 April 1945. Badan yang diketuai oleh dr. K.R.T Rajiman Wedyodiningrat dengan wakil ketuanya R.P Suroso bertugas menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan ini diresmikan oleh Jenderal Itagaki bersama Letnan Jenderal Yuiciro Nagano. Untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI mengadakan dua kali sidang, yaitu sidang pertama tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 – 16 Juli 1945. Pada sidang pertama, BPUPKI lebih banyak membicarakan masalah dasar-dasar negara. Hasil sidang pertama tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia perumus pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia yang dikenal dengan nama Panitia Sembilan ini menghasilkan sebuah piagam yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang berisi perumusan dasar negara dan pembukaan UUD 1945. Pada sidang kedua, BPUPKI berhasil membentuk tiga panitia, yaitu sebagai berikut; 

1. Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Ir. Sukarno;
2. Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso;  
3. Panitia Keuangan dan Perekonomian yang diketuai oleh Moh. Hatta;

Panitia perancang UUD dalam sidangnya pada tanggal 11 Juli 1945, menyepakati konsep naskah pembukaan undang-undang dasar negara diambil dari Piagam Jakarta.Rancangan tersebut kemudian disempurnakan lagi oleh Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Mr. Supomo. 

Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI menerima laporan panitia perancang UUD yang dibacakan oleh Ir. Sukarno, yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan UUD dan batang tubuh UUD. Akhirnya BPUPKI menerima rancangan undang-undang tersebut yang dikenal dengan UUD 1945. 

 

Suasana Sidang PPKI Sumber: Album Perjuangan RI	Undang-undang Dasar 1945 Sumber: IPS Sejarah, Tiga Serangkai

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI

 

Pembagian Wilayah Republik Indonesia

Sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 juga telah memutuskan pembagian wilayah Indonesia untuk sementara waktu dibagi menjadi delapan Provinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. Kedelapan provinsi beserta gubernurnya adalah sebagai berikut;  

Pembentukan Departemen

 

Sumatra Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Sunda Kecil (Nusa Tenggara) Maluku Sulawesi Borneo (Sekarang Kalimantan)

: Mr.Teuku Mohammad Hasan : Sutarjo Kartohadikusumo. : R. Panji Suroso. : R.A. Suryo. : Mr. I Gusti Ketut Puja : Mr. J. Latuharhary : Dr.G.S.S.J. Ratulangie : Ir.Pangeran Mohammad Noer

Pembentukan Departemen

 

Pada tanggal 2 September 1945 Presiden Sukarno berhasil menyusun cabinet RI pertama yang terdiri atas 12 menteri departemen dan 4 menteri Negara yang susunannya sebagai berikut:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menteri Dalam Negeri Menteri Luar Negeri Menteri Keuangan Menteri Kehakiman Menteri Kemakmuran Menteri Keamanan Rakyat Menteri Kesehatan Menteri Pengajaran Menteri Penerangan Menteri Sosial Menteri Pekerjaan Umum Menteri Perhubungan (a.i) Menteri Negara Menteri Negara Menteri Negara Menteri Negara

: R.A.A.Wiranata Kusumah. : Mr.Achmad Subardjo : Mr.A.A. Maramis : Prof.Mr.Dr.Supomo : Ir.Surachman Cokroadisuryo : Supriyadi : Dr.Buntaran Martoatmojo : Ki Hajar Dewantara : Mr.Amir Syarifudin : Mr.Iwa Kusumasumantri : Abikusno Cokrosuyoso : Abikusno Cokrosuyoso : Wachid Hasyim : Dr.M. Amir : Mr.R.M. Sartono : R. Otto Iskandardinata

 

 Diangkat pula para pejabat tinggi Negara, sebagai berikut

1  2  3  4

Ketua Mahkamah Agung Jaksa Agung  Sekretaris Negara Juru Bicara Negara

: Mr.Dr.Kusumah Atmaja : Mr. Dr. Gatot Tanumiharja : Mr.A.G. Priggodigdo : Sukarjo Wiryopranoto

 

Sumber: Album Perjuangan RI

 

Komite Nasional Indonesia Pusat dan Daerah

 

PPKI dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 menegakan perlunya pembentukan suatu Komite Nasional untuk membantu pekerjaan presiden sebelum terbentuk MPR dan DPR. Maka pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa (sekarang; Gedung Joang 45) Jakarta.

Salah satu hasil keputusan sidang itu adalah terbentuknya Komite Nasional Indonesia (KNI). Badan ini berfungsi sebagai DPR sebelum pemilu diselenggarakan.

Komite Nasional terdiri atas Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada di masing-masing provinsi. KNIP diresmikan dan anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta. Ketua KNIP pertama ialah Mr. Kasman Singodimejo.

 

Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR)

 

Untuk mewujudkan lembaga yang bertugas menjaga keamanan rakyat, pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengusulkan Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang bertujuan untuk memelihara keselamatan mayarakat dan merawat para korban perang, jadi, BKR pada awalnya bukan merupakan kesatuan militer yang resmi.

Melihat perkembangan situasi yang semakin membahayakan Negara, maka pemerintah memanggil mantan Mayor KNIL Urip Sumoharjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan.